Dari kekalahan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, hingga titik disintegrasi hingga raja harus turun tangan, berbagai peristiwa telah menyemarakkan pemilihan umum Malaysia.
Sejak pemilihan pada Sabtu (19/11/22), hingga kini rakyat Malaysia belum memiliki pemerintahan baru yang harus memimpin mereka.
Ini adalah pertama kalinya Malaysia mengadakan pemilu tanpa pemenang langsung. Apalagi, ini pertama kalinya Mahathir kalah dalam pemilu.
1. Hasil pemilu yang tegang
Hasil pemilihan menunjukkan persaingan ketat antara dua kubu terkuat, koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin.
Tidak ada partai yang memiliki lebih dari 112 kursi di parlemen, menurut penghitungan suara hingga Minggu sore.
Merujuk laporan The Star, Pakatan Harapan hanya meraih 82 kursi, disusul Perikatan Nasional dengan 73 kursi. Perikatan Nasional mengaku telah sepakat untuk membentuk aliansi dengan partai-partai di Sabah dan Sarawak, namun belum ada bukti yang jelas.
Pemilihan Malaysia sendiri menggunakan sistem first-after-last. Artinya, partai Koalisi pertama yang meraih 112 dari 222 kursi di parlemen dapat segera membentuk pemerintahan..
2. Parlemen yang menggantung
Akibat kebuntuan ini, Malaysia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya memiliki parlemen gantung di mana tidak ada mayoritas yang terbentuk.
Selama masih ada tetangga yang berdiri, pemerintahan koalisi bisa segera dibentuk setelah hasil pemilu.
3. Anwar, Muhyiddin saling menyebut kemenangan
Anwar dan Muhyiddin mengklaim kemenangan dalam pemilihan ini meskipun hasil pemilihan menunjukkan bahwa tidak ada koalisi yang melewati ambang batas parlemen.
Muhyiddin mengklaim partainya siap membentuk pemerintahan federal setelah beraliansi dengan partai Sabah dan Sarawak.
Ia juga mengklaim Perikatan Nasional telah menerima surat dari Raja Malaysia yang berisi syarat-syarat pembentukan pemerintahan selanjutnya. Namun Muhyiddin menolak untuk memberikan rincian.
Sementara itu, Anwar Ibrahim merasa pernyataan Muhyiddin sulit diterima. Ia kemudian mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak istana soal pembentukan kabinet.
“Tidak mungkin, tidak mungkin dia melakukan ini seperti yang telah kami tulis dan kami akan memberi tahu istana sesuai dengan itu. Saya berbicara berdasarkan fakta dan bukan rumor,” katanya seperti dikutip Malay Mail.
Menurutnya, sebagai koalisi terbesar, PH telah mengamankan jumlah yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan federal dengan mayoritas sederhana.
4. Raja Malaysia turut andil
Di tengah klaim bolak-balik itu, Raja Malaysia Sultan Abdullah Riatudin Mustafa Bilasha akhirnya turun tangan, menuntut agar nama-nama calon perdana menteri diajukan hari ini.
Pengawas Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Samsuddin mengatakan raja telah memberikan nominasi koalisi pemenang untuk perdana menteri pada pukul 14:00 waktu setempat.
Diberitakan Antara, Istana Negara telah menerima hasil pengumuman resmi pemilihan umum ke-15 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Dans Abdul Gani Salleh pada Minggu (20/11/22) pukul 13.15 waktu setempat.
Istana juga menugaskan Presiden MPR Azhar Azizah Haru untuk menuntut pimpinan partai dan aliansi yang meraih kursi terbanyak dalam pemilu segera membentuk pemerintahan baru.
Ahmed mengatakan pimpinan partai harus segera memberitahu koalisi partai yang telah sepakat dan mengajukan nama salah satu anggota fraksi untuk menjadi calon perdana menteri..
5. Untuk pertama kalinya Mahathir kalah
Selain perebutan gelar juara, kekalahan Mahathir kali ini juga menarik banyak perhatian. Mantan perdana menteri harus kalah dalam pemilihan untuk pertama kalinya dalam karirnya.
Kekalahan itu dipandang sebagai pukulan telak bagi Mahathir, yang dipuji karena berhasil menggulingkan Barisan Nasional, koalisi terbesar dalam sejarah Malaysia, dalam pemilu 2018.
Dia kalah dari Mohd Suhaimi Abdullah dari Aliansi Nasional (PN) dalam perebutan kursi parlemen Langkawi.
Mohammad memenangkan 13.518 dari 25.463 suara, sementara Mahathir hanya menerima 4.556. Itu juga dianggap sebagai akhir dari karir politisi berusia 97 tahun itu.
Dengan pemilihan yang rumit, raja Malaysia memperpanjang tenggat waktu besok untuk menyetor nama PM
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Riatuddin Mustafa Bilasha, memperpanjang batas waktu penetapan perdana menteri hingga besok, Selasa (22/11) sore.
Perpanjangan tenggat waktu mulai berlaku setelah dua partai koalisi yang bersaing dalam pemilihan umum Malaysia gagal memperoleh suara mayoritas.
“Perintah berkenan bahwa proses pimpinan partai dan koalisi partai-partai yang mengusulkan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru dan kampanye Perdana Menteri Malaysia ke-10 setelah pemilihan umum ke-15 akan berlanjut hingga pukul 14:00 besok (Selasa, 22 November 2022). ) ,” bunyi pernyataan yang diposting di Facebook oleh Istana Negara Malaysia.
Sebelumnya, raja Malaysia mengusulkan untuk menyerahkan nama perdana menteri baru paling lambat pukul 14.00 hari ini, Senin (21/11). Namun, Raja Malaysia memperpanjang batas waktu hingga besok karena pembicaraan koalisi masih menemui jalan buntu.
Di bawah konstitusi Malaysia, sebuah partai politik atau koalisi membutuhkan setidaknya 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Partai mana pun yang dapat mencapai 112 suara pertama segera memenangkan pemilihan dan berhak mengajukan calon PM kepada raja.
Sementara itu, koalisi pimpinan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan (PH) meraih kursi terbanyak, 82. Namun, angka ini tidak cukup untuk memenangkan jumlah suara minimum untuk membentuk pemerintahan.
Sementara itu, koalisi yang didukung mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin hanya memperoleh 73 kursi. Meski begitu, kedua pemimpin koalisi menyatakan kemenangan.
Perikatan Nasional mengklaim mendapat dukungan dari kedua kubu politik di Sabah dan Sarawak. Meski begitu, koalisi Muhyiddin yang hanya beranggotakan 101 orang itu belum mencapai ambang batas yang ditetapkan.
Sementara itu, sejumlah media lokal melaporkan koalisi pimpinan Anwar bertemu dengan petinggi koalisi Barisan Nasional (BN) di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada Senin pagi.
Beberapa petinggi BN dikabarkan hadir dalam pertemuan tersebut. Malay Mail bahkan melaporkan bahwa kepala koalisi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi juga ada di hotel tersebut.